KOMITE ETIK DAN HUKUM AKAN MASUK REMUNERASI RS

Tanggal : 15-Feb-2018 | Dilihat : 270 kali

Bandung – Seiring dengan perkembangan teknologi kedokteran baru dan pemanfaatan baru dari teknologi lama melahirkan pengembangan kebijakan dan pedoman/prosedur dalam memecahkan dilema etik sehingga diperlukan pedoman untuk menyelesaikan konflik nilai. Atas pertimbangan itu pengelolaan rumah sakit tidak lagi didasarkan pada norma etis dan moral, tetapi juga harus berpedoman pada peraturan internal rumah sakit, namun tidak berarti bahwa norma etik tidak diperhatikan, oleh karena norma hukum saja hanya akan membawa rumah sakit kepada tingkatan dasar etik yang berada di bawah rumah sakit yang etis

Dalam rangka mewujudkan komitmen penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan professional dengan menjunjung tinggi norma etika dan hukum, sikap profesional oleh tenaga kesehatan dan pengelola serta integritas di rumah sakit, perlu diatur penyelenggaraan Komite Etik dan Hukum (KEH) di rumah sakit.

“Dalam Pasal 2 UU No 44 Tahun 2009, Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan Didasarkan kepada nilai kemanusiaan, Etika, dan Profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak, dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial, hal inilah yang menjadi dasar diperlukannya penyusunan modul etika dan hukum di rumah sakit” tambah sesditjen yankes.

“Komite Etik Rumah Sakit  diharapkan berperan secara aktif menangani masalah etika institusi Rumah Sakit yang cakupannya lebih luas daripada etika profesi, hukum, atau disiplin profesi” demikian disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Dr. dr. Agus Hadian Rahim, Sp.OT(K), M.Epid, MH.Kes dalam rapat Penguatan, Sosialisasi dan Peran Komite Etik Dan Hukum Rumah Sakit (Group I – RS Rujukan Nasional) (13/2).

Acara yang juga dihadiri oleh direktur utama rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan, perwakilan rumah sakit rujukan nasional, perwakilan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), dan Dewan Pengawas Rumah Sakit ini berlangsung selama tiga hari di Bandung.

 “Komite Etik dan Hukum dibentuk dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit, Komite Etik Rumah Sakit  diharapkan berperan secara aktif menangani masalah etika institusi Rumah Sakit yang cakupannya lebih luas daripada etika profesi, hukum, atau disiplin profesi.” tegas dr. Agus.

Sesditjen yankes berharap tahun 2018 ini tunjangan jabatan untuk Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit sudah masuk ke dalam remunerasi, dan dimungkinkan tunjangan tersebut setara dengan eselon II bukan hanya dengan eselon III karena tugas, fungsi dan tanggung jawabnya yang berada langsung dibawah direktur utama dengan komitmen 80% penuh sebagai Ketua KEH dan 20% untuk tugas lainnya dan agar tidak rangkap jabatan. “Diharapkan juga rumah sakit yang hadir disini akan menjadi contoh atau role model bagi rumah sakit yang lain dalam melaksanakannya”tutup sesditjen yankes..

Penandatanganan Kesepakan Bersama Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit

Diakhir acara rapat Penguatan, Sosialisasi dan Peran Komite Etik Dan Hukum Rumah Sakit (Group I – RS Rujukan Nasional), Sesditjen Yankes, Dr. dr. Agus Hadian Rahim, Sp.OT(K), M.Epid, MH.Kes bersama direktur utama yang hadir melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (14/2).

Sesditjen berharap Rumah Sakit yang sudah menandatangani Kesepakatan Bersama ini akan berkomitmen untuk membentuk dan mengaktifkan organisasi Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit, membina dan mengawasi penerapan etika pelayanan, penyelenggaraan etika dan hukum perumahsakitan. Selain itu juga menyusun panduan etik dan perilaku (code of conduct) dan pedoman etika pelayanan serta Berperan secara aktif dan merespon dengan cepat dalam menangani masalah etika dan hukum di rumah sakit.(ikj)

**Berita ini disiarkan oleh Bagian Hukormas, Sekretariat Direktorat Jenderal pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon : 021-5277734 atau alamat e-mail : humas.yankes@gmail.com